HARI SUCI SARASWATI
POSYANDU BALITA DAN LANSIA BULAN OKTOBER
PEMBAGIAN BLT DANA DESA BULAN OKTOBER
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PLENO BPD
VAKSINASI DARI POLRES BANGLI
Berita Utama
-
Pada hari Kamis tanggal 06/03/2025 Pemerintah Desa Bayung Cerik melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Review RPJMDESA, Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Dan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dimana Peserta dalam Musdes kali ini yang hadir; Bapak Camat Kintamani, Pendamping Desa dari Kecamatan, Perbekel Bayung Cerik beserta Perangkat Desa, Ketua BPD Beserta Anggota, Babinsa, bhabinkamtibmas, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat Bayung Cerik.
Setelah dilakukan pembahasan diskusi terhadap materi selanjutnya seluruh peserta memutuskan/menyepakati
1. ...
Artikel Terkini
-
Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah ...
-
Makna kata “kader” sebagaimana lazim dipahami dalam sebuah organisasi, adalah orang yang dibentuk untuk memegang peran penting (orang kunci) dan memiliki komitmen dan dedikasi kuat untuk menggerakan organisasi mewujudkan visi misinya. Dalam konteks desa, Kader Desa adalah “Orang Kunci “ yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader Desa terlibat aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapiran masyarakat desa. Baca selengkapnya ...
-
Demokratisasi Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut. Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di Desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama. Bahkan, banyaknya Desa-desa di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat lama terbentuk. Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat Negara terbentuk secara imajiner, seperti danyatakan oleh seorang antropolog, perasaan ...
-
Paradigma Baru mengenai Desa tersebut juga sejalan dengan peran kepala Desa dalam memimpin Desa di era pembaharuan Desa seperti sekarang ini. Penjelasan UU nomor 6 tahun 2014 menyatakan Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Baca selengkapnya ...
-
Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran ...
-
Padasaat Sang Ratu Sri Adji Tabenendra, bersama permaisuri Sri Subadrika Darma Dewi, datang ke Bali dengan mengemban titah Ida Betara Ciwa dan Betara Indra pada tahun Windu Anggara Kasih Julungwangi sasih Kapat, sampai di daerah Bali beliau tinggal di Desa Kahuripan, Gunung Wangun Urip (diPuncakPenulisansekarang) dan disanalah beliau tinggal dan membentuk Pemerintahan dan membuat Awig-awig pada tahun Caka 804-822 Masehi Beliau mempunyai Parajuru Adat dengan Nama Kubayan Pasek Gaduh Nukuhin, Salahin Daka, Penyarikan dengan tata Pemerintahan yang ...
-
Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa. Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...
-
Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.
Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat ...
-
Dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat desa Byung Cerik Bhabinkamtibmas sambangi warga guna mendata dan mengenal lebih dekat warga desa Bayung Cerik dan memberikan pemahaman tentang paham Radikal sehingga tidak ada celah bagi teroris mrngembangkan jaringannya kepelosok desa. Dalam setiap kesempataan dalam segala bentuk kegiatan masyarakat, termasuk terhadap semua kelompok profesi masyarakat bhabinkamtibmas selalu bersinergi dengan masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah dan tugas-tugas Bhabinkamtibmas. Dari sisi lain banyak ...
-
STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA
...
-
Struktur Organisasi LPM Desa Bayung Cerik ...
-
Om Swastyastu,
Selamat Datang kami ucapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr./i semua yang telah berkunjung ke website resmi Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.
Website ini kami kembangkan memanfaatkan platform OpenSID. Sebagai media komunikasi dengan masyarakat, baik warga Desa Bayung Cerik, maupun semua kalangan yang berkepentingan dengan desa.
Sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, kami berharap website ini bisa menjadi media yang menjembatani antara Pemerintah Desa, ...